RUMAH TULUS

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan di perguruan tinggi, pemerintah akan mendorong adanya kredit lunak kepada mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya (Kompas, 26/3/2018). Kebijakan tersebut jelas salah kaprah. Menurut pemerintah, sasaran kredit lunak adalah kelompok mahasiswa yang masuk dalam kategori miskin, rentan miskin, dan menengah-bawah. Bagaimana mereka mendapatkan pinjaman untuk sebuah kegiatan yang produktivitasnya tidak dapat langsung dirasakan. Padahal, pinjaman untuk membuka usaha yang produktivitasnya dapat dirasakan langsung saja sangat sulit, karena mereka umumnya terkendala dengan persoalan agunan. Pihak kreditur tentu tidak mau ambil resiko dengan memberikan pinjaman tanpa adanya agunan, karena bila terjadi gagal bayar (wanprestasi) maka akan menjadi kerugian. Selanjutnya, bila skenario pembayaran atau angsuran dilakukan tidak secara langsung, yakni ketika mahasiswa sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan, tentu hal ini akan mempengaruhi arus kas ...

Perguruan Tinggi (PT) sebagai produsen SDM berkualitas saat ini sedang menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena merebaknya ijazah palsu, tapi juga terkait dengan kualitas PT di tanah air. Daya saing PT kita rendah dan jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.              Menurut data dari QS World University Rangkings tahun 2014, Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus nomor wahid di Indonesia bahkan terus merosot peringkatnya dari sebelumnya tahun 2012 ada diurutan  273, tahun 2013 diposisi 309, dan kini pada tahun 2014/2015 berada pada peringkat 310 dunia. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Singapura dimana PT-nya terus naik peringkat sejak 2012 sampai sekarang.              Tercatat peringkat National University of Singapore berturut-turut  dari tahun 2012 sampai 2014 adalah: 25, 24, dan 22. Sedan...

Setelah ditunggu-tunggu, Nahkoda baru Kemdikbud, Anies Baswedan akhirnya membuat gebrakan. Nasib kurikulum 2013 akhirnya berakhir di tangan pendiri Gerakan Indonesia Mengajar ini.             Kebijakan Mendikbud untuk menghentikan kurikulum 2013, tentu tidak menyulitkan bagi guru-guru untuk kembali kepada pola ajar era Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Namun bagaimana dengan kesiapan sarana penunjangnya, khususnya buku? Ada satu keunggulan terkait dengan buku-buku yang dipakai pada kurikulum 2013, yaitu disediakan gratis. Sedangkan buku-buku di  masa berlakunya KTSP mesti dibeli oleh siswa. Bahkan, sekolah kerap bermain mata dengan penerbit buku tertentu.             Buku merupakan elemen wajib dalam sebuah pembelajaran di institusi formal bahkan informal sekalipun. Namun disisi lain, akses untuk mendapatkan buku masih sangat minim. Apalagi, sekolah ke...

Pasca Ujian Nasional (UN) dinyatakan sebagai alat pemetaan pendidikan dan bukan sebagai alat kelulusan tidak membuat polemik UN surut dari perbincangan publik. Iwan Pranoto dalam artikelnya di Harian Kompas (7/1/15) bahkan secara bernas mempertanyakan urgensi diselenggarakannya UN pada tahun ini.             Pada kesempatan ini, penulis ingin mempertanyakan UN sebagai alat pemetaan yang ditawarkan oleh Kemdikbud. Utamanya, pemetaan dari aspek pendidikan nasional yang mana yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, kehadiran UN bisa menjawab mengenai progres dari kualitas pendidikan nasional dan solusi untuk meningkatkannya.             Pertama, terkait dengan kualitas pendidikan, dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah telah menetapkan delapan standar pendidikan nasional yang meliputi: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenag...

Pemerintahan baru telah resmi meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk semua anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu. Konsep KIP berbeda dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang hanya menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang masih duduk di bangku sekolah. Meskipun begitu, tujuannya tetap sama, agar akses terhadap pendidikan bisa semakin luas. Tak bisa dipungkiri, akses masyarakat terhadap pendidikan memang masih jauh dari harapan. Dari data Kemdikbud tahun 2011/2012 tercatat sekitar 300 ribu anak putus sekolah dari total 30 juta murid di SD/MI. Selanjutnya, 180 ribu anak dari 12 juta murid putus sekolah di SMP/MTs. Penyebab tinginya angka putus sekolah tersebut sebagian besar ( 60% ) karena persoalan ekonomi. Laporan BPS tahun 2013 mengenai angka partisipasi kasar (APK) juga memprihatinkan. Dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi, hanya tingkat SD/MI yang memiliki APK lebih dari 100%, sedangkan untuk SMP/MTs: 85,69%, SMA/MA: 66,27%, dan Perguruan Ti...

Banyak kalangan mulai meragukan kiprah Anies Baswedan sebagai juru mudi baru Kemdikbud. Pasalnya, penggiat "Indonesia Mengajar" tersebut belum membuat terobosan yang berarti di sektor pendidikan. Padahal, sebagai penggiat pendidikan, pak menteri harusnya bisa langsung berlari kencang membenahi problem pendidikan yang selama ini juga ia kritik. Publik pun tak bisa berharap banyak, karena elite pemerintahan di republik ini memahami konsep pendidikan secara parsial dan minus filosofi. Setelah pemerintah memisahkan pendidikan tinggi dari pendidikan dasar dan menengah, DPR juga mengikuti langkah tersebut dengan menempatkan pendidikan tinggi sebagai mitra Komisi VII yang selama ini fokus pada lingkup energi dan lembaga riset. Rupanya, pendidikan tinggi tak lagi dikategorikan sebagai pendidikan. Sehingga tak lagi disandingkan dengan lingkup  pendidikan, kebudayaan, dan perbukuan yang menjadi mitra Komisi X. Meski tak menyalahi aturan, namun pengelompokkan ini menunjukkan u...

Di penghujung September lalu, Harian Kompas mewartakan kabar mengenai tingginya jumlah pengangguran terdidik di Indonesia. Tercatat lebih dari 600.000 lulusan perguruan tinggi di Indonesia menganggur (Kompas, 29/9/14). Celakanya, mayoritas kaum terdidik yang menganggur tersebut merupakan lulusan sarjana, yaitu sebanyak 420.000 orang, sedangkan sisanya adalah lulusan diploma. Jika tidak disikapi dengan serius, kondisi ini dikuatirkan akan terus memburuk saat memasuki ASEAN Economic Community pada tahun depan. Pasalnya, para pencari kerja tidak hanya bersaing dengan pelamar dari dalam negeri, tapi juga dari negara-negara ASEAN lainnya.  Lulusan dari kampus-kampus lokal dipaksa berduel dengan lulusan dari negara-negara lain, yang standarnya lebih tinggi. Bisa jadi, beberapa tahun ke depan, jabatan-jabatan strategis di perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan lokal yang bonafide , bahkan office boy menjadi milik warga negara asing.       ...