RUMAH TULUS

Di tengah kondisi pendidikan Indonesia yang karut-marut, harapan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berpihak pada kaum tak berpunya kembali muncul. Semilir angin perubahan kembali berhembus pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan konsep Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) yang termaktub dalam pasal 50 ayat (3) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. RSBI/SBI yang selama ini menjadi polemik di masyarakat akhirnya menemui titik terang. Penulis menggunakan istilah titik terang lantaran perjuangan untuk membebaskan dunia pendidikan dari belenggu diskriminasi belumlah usai. Pemerintah harus segera membuat rumusan baru yang mengakomodir RSBI/SBI yang kasta pendidikannya terlanjur tinggi. Masyarakat juga patut mewaspadai kebijakan lanjutan sebagai konsekuensi dihapuskannya sekolah bertaraf internasional tersebut. Jangan sampai hanya namanya saja yang dihapus tapi substansinya masih sama. Menurut hemat penulis, labeling atau

Niatan pemerintah untuk mereduksi ujian tertulis sebagai instrumen untuk menjaring calon mahasiswa baru mulai diwujudkan. Kepala sekolah pun dibuat sibuk karena harus melakukan pengisian data dan nilai siswa dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) terhitung 17 Desember hingga 8 Februari 2013. Terobosan pemerintah yang akan mengedepankan jalur masuk perguruan tinggi melalui jalur undangan ini dipastikan akan merubah komposisi kuota penerimaan mahasiswa baru tahun depan. Pada tahun ini, jalur undangan dan tulis mendapat kuota 60%, sedangkan sisanya untuk ujian mandiri. Namun pada 2013, jalur undangan (SNMPTN) mendapat kuota 60%, ujian tulis (SBMPTN) 30%, dan ujian mandiri (UM) 10% (Kompas,14/12/12). Meskipun begitu, komposisi kuota penerimaan dari tiga jalur tersebut tidak baku, tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Hanya saja jalur undangan harus mendapatkan porsi sedikitnya 50%, ujian tulis minimal 30%, dan ujian mandiri maksimal 20% (Suara Merdeka, 13/12/12).