RUMAH TULUS

Belakangan ini, berbagai media massa dan sejumlah diskusi ramai memperbincangkan kurikulum baru yang sedang diuji publik oleh Kemendikbud. Banyak yang sependapat dengan langkah pemerintah ihwal perubahan kurikulum yang katanya bersifat tematik tersebut. Namun tak sedikit pula yang mengatakan langkah pemerintah itu tak ubahnya menggarami air laut. Tak hanya soal kurikulum, semenjak dahulu, berbagai hal yang terkait dengan dunia pendidikan nasional, dari mulai sekolah rusak, biaya sekolah yang mahal, sampai masalah kesejahteraan guru, kerap disoroti oleh berbagai pihak. Tapi menariknya, 67 tahun kita merdeka dan ribuan kritik sudah dialamatkan pada pemerintah (Kemendikbud), tetap saja pendidikan nasional masih jalan di tempat (stagnan). Pendidikan memang selalu menjadi primadona dan menyita perhatian berbagai pihak, dari mulai tukang sapu yang anaknya putus sekolah karena tak punya uang, sampai wakil presiden yang rupanya juga gerah dengan kondisi pendidikan nasional yang kian m

Minggu lalu (25 Nopember 2012) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merayakan hari jadinya yang ke 67. Namun, kiprah organisasi guru tersebut rupanya masih belum memuaskan bagi sebagian besar guru di republik ini. Terbukti dengan menjamurnya organisasi profesi guru saat ini, baik yang sifatnya lokal maupun nasional. Tumbuh suburnya organisasi guru selain PGRI juga didukung oleh UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memberi ruang bagi para guru untuk membentuk organisasi profesi guru. Bahkan, dalam pasal 41 ayat (3) UU No.14 tahun 2005 tersebut, guru diwajibkan untuk menjadi anggota dari organisasi profesi. Perlu diketahui, bahwa semasa Orde Lama dan Orde baru, PGRI merupakan satu-satunya organisasi guru yang diakui oleh pemerintah. Monopoli organisasi dalam jangka waktu yang cukup lama, menjadikan organisasi ini kuat secara finansial maupun organisasional. PGRI sebagai wadah profesi guru sebenarnya bukan tanpa prestasi. PGRI terus berkembang dengan menyelengga