RUMAH TULUS

Belakangan ini, berbagai media massa dan sejumlah diskusi ramai memperbincangkan kurikulum baru yang sedang diuji publik oleh Kemendikbud. Banyak yang sependapat dengan langkah pemerintah ihwal perubahan kurikulum yang katanya bersifat tematik tersebut. Namun tak sedikit pula yang mengatakan langkah pemerintah itu tak ubahnya menggarami air laut. Tak hanya soal kurikulum, semenjak dahulu, berbagai hal yang terkait dengan dunia pendidikan nasional, dari mulai sekolah rusak, biaya sekolah yang mahal, sampai masalah kesejahteraan guru, kerap disoroti oleh berbagai pihak. Tapi menariknya, 67 tahun kita merdeka dan ribuan kritik sudah dialamatkan pada pemerintah (Kemendikbud), tetap saja pendidikan nasional masih jalan di tempat (stagnan). Pendidikan memang selalu menjadi primadona dan menyita perhatian berbagai pihak, dari mulai tukang sapu yang anaknya putus sekolah karena tak punya uang, sampai wakil presiden yang rupanya juga gerah dengan kondisi pendidikan nasional yang kian m

Minggu lalu (25 Nopember 2012) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merayakan hari jadinya yang ke 67. Namun, kiprah organisasi guru tersebut rupanya masih belum memuaskan bagi sebagian besar guru di republik ini. Terbukti dengan menjamurnya organisasi profesi guru saat ini, baik yang sifatnya lokal maupun nasional. Tumbuh suburnya organisasi guru selain PGRI juga didukung oleh UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memberi ruang bagi para guru untuk membentuk organisasi profesi guru. Bahkan, dalam pasal 41 ayat (3) UU No.14 tahun 2005 tersebut, guru diwajibkan untuk menjadi anggota dari organisasi profesi. Perlu diketahui, bahwa semasa Orde Lama dan Orde baru, PGRI merupakan satu-satunya organisasi guru yang diakui oleh pemerintah. Monopoli organisasi dalam jangka waktu yang cukup lama, menjadikan organisasi ini kuat secara finansial maupun organisasional. PGRI sebagai wadah profesi guru sebenarnya bukan tanpa prestasi. PGRI terus berkembang dengan menyelengga

Belakangan menteri Dahlan ramai berkicau di media massa ihwal banyaknya anggota DPR yang kerap meminta upeti kepada BUMN. Masa reses para wakil rakyat di Senayan-pun diwarnai rasa penasaran khalayak, mengenai siap-siapa saja anggota dewan yang dimaksudkan oleh juragan Jawa Pos Grup tersebut. Reaksi pun bermunculan, sejumlah politisi senayan kebakaran jenggot. Wakil ketua komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon sempat menyerang balik dengan mengatakan kalau Dahlan pernah melakukan inefisiensi sebesarRp37 triliun sewaktu memimpin PLN. Namun rupanya khalayak berdiri tegak di belakang pak menteri. Badan Kehormatan (BK) akhirnya mengagendakan pemanggilan terhadap Dahlan Iskan pada Senin lalu (5/11/12) guna mengklarifikasi statement Dahlan di media massa. Publik pun begitu menantikannya, rasa penasaran semakin membuncah, siapa sebenarnya 10 nama yang sudah dikantongi oleh menteri negara BUMN tersebut? Antiklimaks Namun kedatangan Dahlan ke DPR pada Seni

"Berikan aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncang dunia !!",  Begitulah kira-kira ucapan heroik Soekarno, sang proklamator, untuk menegaskan betapa hebatnya kaum muda. Kalimat ini kiranya tak sekedar jargon atau pepesan kosong belaka. Sejarah telah membuktikan bahwa pemuda selalu memegang peranan penting dalam perubahan. Soekarno dan rekan-rekan seperjuangannya bahkan telah membuktikan, bahwa ditangan kaum mudalah, kemerdekaan bisa direbut. Generasi 45 merupakan generasi emas republik ini. Merekalah yang memelopori transformasi bentuk perjuangan di nusantara, dari perlawanan fisik menjadi perlawanan intelektual. Pemuda yang saat itu mulai mengenyam pendidikan dapat mengkonversikan perbedaan dan ego kelompok menjadi persatuan. Sumpah pun diikrarkan, kesamaan dikedepankan, dan kemerdekaan menjadi hal yang tak bisa ditawar. Selanjutnya, “merdeka atau mati” dan “merdeka 100 persen” menjadi bara pengobar perlawanan di seantero nusantara. Setiap zaman ada orang