RUMAH TULUS

Gelar akademik merupakan salah satu kebanggaan bagi mereka yang telah merelakan materi, waktu dan pikiran selama bertahun-tahun di perguruan tinggi. Aspek legalitas dalam menimba ilmu bahkan menjadi penanda status sosial seseorang di masyarakat. Namun, apa jadinya bila ijazah sebagai penanda kaum terpelajar tidak diakui kebasahannya oleh negara. Bukankah tidak ada lagi pembeda antara mereka yang mengenyam pendidikan formal dan informal. Fenomena ini menyeruak, lantaran kebijakan pemerintah soal akreditasi satuan pendidikan. Pasal 60 ayat (1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa akreditasi merupakan upaya untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal. Policy  ini lahir dengan semangat menjamin tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas bagi warga negara yang kewenangannya melekat pada Badan Akreditasi Nasional (BAN S/M, BAN PT, dan BAN PNF). Namun cita-cita mulia ini masih jauh panggang

“Kenyataan-kenyataan yang kulihat dalam duniaku yang gelap hanyalah kehampaan dan kemelaratan. Karena itu aku mengundurkan diri ke dalam apa yang dinamakan orang Inggris 'Dunia Pemikiran'. Buku-buku menjadi temanku.” (Soekarno).             Bung Karno, sebagai salah satu  founding fathers begitu menaruh perhatian besar pada dunia baca, dunia yang oleh orang Inggris dikatakan sebagai ‘dunia pemikiran’, dunia yang membawanya berkenalan dengan tokoh-tokoh besar. Sehingga membuka cakrawala dan menyadarkannya akan pentingnya Indonesia merdeka. Tak hanya Soekarno, golongan cendekia pada masa itu umumnya berkawan baik dengan buku, bahkan ketika harus diasingkan, seperti Hatta, Sjahrir hingga Tan Malaka.             Namun, bagaimana dengan minat baca masyarakat kita saat ini. Dari 38 negara yang disurvei oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2011) minat baca masyarakat Indonesia menempati urutan paling buncit. Sedangkan data BPS tahun 2012 mengung