RUMAH TULUS

Sudah setengah abad lebih Indonesia eksis sebagai negara. Jutaan nyawa pun meregang demi terwujudnya Indonesia merdeka. Sebuah asa untuk lepas dari kolonialisme kini menjadi nyata. Namun kehadiran Indonesia sebagai sebuah negara merdeka ternyata tidak membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyatnya. Indonesia sebagai negara belum bisa mengayomi warganya. Ekonomi hanya dikuasai sekelompok orang saja dan alhasil kue pembangunan pun tidak bisa dinikmati oleh mayoritas rakyat. Sebagai rakyat Indonesia tentu kita sepakat bahwa bumi pertiwi memiliki kekayaan alam yang melimpah. Sejatinya anugerah Tuhan tersebut bisa dikelola dengan baik demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Namun fakta tidak demikian adanya, elite pemerintahan yang dipercayakan untuk mengurus negeri ini justru menggadaikannya kepada pihak asing. Isi bumi kita dikeruk oleh pihak asing, hutan dan lautan kita pun juga dijarah oleh pihak asing. Hal ini memperlihatkan bahwa kita sudah hanyut dalam gelombang kapi

Menyambut pemilu presiden (Pilpres) 2014 partai politik (Parpol) sudah mulai bersiap guna melakoni “pertarungan” merebut hati masyarakat. Nama-nama figur yang kemungkinan bakal diusung oleh partai-partai pun mulai eksis di media massa, seperti Prabowo (Partai Gerindra), Abu Rizal Bakrie (Partai Golkar), dan Surya Paloh (Partai Nasdem). Namun beberapa partai seperti Partai Demokrat, PDIP, PKS, dan PAN masih belum memunculkan tokoh-tokoh yang akan diusungnya pada Pilpres 2014 nanti. Menuju Pilpres 2014, waktu untuk mempersiapkan diri bagi partai-partai politik memang terbilang singkat. Mereka praktis hanya menyisakan kurang dari 2 tahun untuk melakukan konsolidasi guna menyiapkan calon dan strategi pemenangan Pilpres 2014 nanti. Salah strategi dan salah dalam memilih figur untuk diusung menjadi presiden akan berakibat fatal dalam upaya memenangi pemilu 2014. Ketika Parpol sibuk mempersiapkan diri, lantas bagaimana dengan rakyat yang merupakan konstituen dari partai-partai tersebut

Beberapa hari belakangan banyak kita saksikan polemik mengenai putusan bebas terdakwa kasus korupsi di beberapa pengadilan Tipikor, seperti vonis bebas yang terjadi di pengadilan Tipikor Lampung, Bandung, dan Samarinda. Beberapa kalangan menyesalkan kejadian ini dan menganggap pengadilan Tipikor tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, sebagian lagi malah meyalahkan kehadiran pengadilan Tipikor, sistem perekrutan hakim ad-hoc yang kemudian bermuara pada judgment mengenai ketidaksiapan pengadilan Tipikor dalam menangani kasus-kasus korupsi. Polemik ini terus berkembang sampai pada perdebatan perlu tidaknya pembubaran pengadilan Tipikor. Permasalahan ini pada dasarnya dilatarbelakangi karena banyaknya putusan bebas terhadap terdakwa kasus korupsi di pengadilan Tipikor di daerah-daerah. Apabila semua terdakwa korupsi dipidanakan (tidak ada satupun yang bebas) tentu polemik ini tidak akan mengemuka. Namun yang menjadi pertanyaan penulis