RSBI belum Habis

-

Di tengah kondisi pendidikan Indonesia yang karut-marut, harapan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berpihak pada kaum tak berpunya kembali muncul. Semilir angin perubahan kembali berhembus pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan konsep Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) yang termaktub dalam pasal 50 ayat (3) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
RSBI/SBI yang selama ini menjadi polemik di masyarakat akhirnya menemui titik terang. Penulis menggunakan istilah titik terang lantaran perjuangan untuk membebaskan dunia pendidikan dari belenggu diskriminasi belumlah usai. Pemerintah harus segera membuat rumusan baru yang mengakomodir RSBI/SBI yang kasta pendidikannya terlanjur tinggi. Masyarakat juga patut mewaspadai kebijakan lanjutan sebagai konsekuensi dihapuskannya sekolah bertaraf internasional tersebut. Jangan sampai hanya namanya saja yang dihapus tapi substansinya masih sama.
Menurut hemat penulis, labeling atau penamaan model sekolah pengganti RSBI/SBI tidak terlalu penting. Apapun namanya, tak peduli apakah sekolah standar nasional (SSN) ataupun sekolah unggulan, yang pasti sekolah tersebut harus bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Sehingga, kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah (Kemendikbud) nanti, harus mengandung spirit anti diskriminasi.
Koordinasi antara pemerintah dan DPR juga harus segera dilakukan, agar alokasi anggaran yang sudah disediakan untuk RSBI/SBI tidak mengendap begitu saja. Payung hukum pengganti Permendiknas No.78 tahun 2009 tentang RSBI harus segera dirumuskan. Sehingga, alokasi dana untuk RSBI/SBI bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan lainnya. Jangan sampai dana yang mengendap justru menjadi bancakan legislatif dan eksekutif untuk biaya politik 2014.
Di luar hal tersebut, dua opsi Mendikbud untuk memanfaatkan anggaran RSBI/SBI sebagai dana hibah kompetisi bagi sekolah yang berprestasi dan penerapan kurikulum juga patut dikritisi. Pertama, karena batasan sekolah berprestasi yang dimaksud masih belum jelas acuannya. Jika hanya mengacu pada sekolah berprestasi menurut perspektif pemerintah, maka sudah dipastikan, sekolah yang akan mendapatkan kucuran dana tersebut adalah RSBI/SBI lagi.
Kemudian, langkah untuk mengalokasikan dana RSBI/SBI untuk keperluan kurikulum 2013 juga tidak tepat. Pasalnya, kurikulum 2013 sendiri masih menyisakan perdebatan. Selain itu, kurikulum 2013 juga sudah dianggarkan tersendiri dan memang dirancang bertahap, lantas untuk apalagi ada penambahan anggaran? Lagipula bergantinya kurikulum tidak membawa progress yang signifikan bagi pendidikan nasional.
Sebaiknya, anggaran RSBI/SBI dialokasikan guna peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang selama ini tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana RSBI/SBI. Sehingga sekolah-sekolah tersebut bisa mengejar ketertinggalannya untuk menjadi sekolah berkualitas dan memenuhi standar nasional pendidikan.
Mewujudkan cita-cita pencerdasan kehidupan bangsa memang tak semudah membalikan telapak tangan. Kondisi dunia pendidikan yang menggunakan paradigma asing minded (RSBI/SBI, BHP) bahkan telah menjerumuskan dunia pendidikan pada jurang kegelapan. Hal ini juga semakin menegaskan inferioritas negara yang katanya kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Segala sesuatu yang berbau asing selalu dianggap bagus dan patut ditiru, tanpa melakukan filterisasi.
Kapitalisasi pendidikan (liberalisasi) dianggap sebagai jalan keluar atas buruknya kualitas pendidikan nasional. Subsidi dijadikan musuh oleh pemerintah. Pendidikan yang tadinya menjadi basis nation building berubah menjadi instrumen bagi langgengnya kastanisasi masyarakat. Tak ada bedanya pra-kemerdekaan dengan masa setelahnya. Tetap saja bahwa pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan (menengah-atas).
Ironisnya, hingga detik ini, pemerintah masih belum mampu membenahi diri. Program pendidikan yang diproyeksikan pemerintah tak lebih dari sekedar memenuhi kewajiban untuk melakukan penyerapan anggaran (menghabiskan) yang demikian besarnya. Payung hukum yang dibuatpun sering bertentangan dengan undang-undang dasar. Sebelum putusan MK yang membatalkan RSBI/SBI Mahkamah Agung (MA) juga pernah menganulir perihal ujian nasional dalam putusan No.2596 K/PDT/2008. Kemudian, MK juga pernah membatalkan UU BHP dalam putusan No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. Bahkan UU No.20 tahun 2003 yang kini masih diberlakukan sejatinya masuk dalam kategori inkonstitusional, sebab beberapa pasal di dalamnya sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 
(Koran Tangselpos, 17 Januari 2013)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Mendebat Kementerian Kebudayaan

-
Image
Sumber: Diolah dari www.smkn4jkt.sch.id RUU tentang Kebudayaan hampir memasuki babak akhir, namun masih ada sebagian masyarakat yang mengkritik. Antara lain ihwal adanya konsideran yang memuat dasar lahirnya RUU tersebut karena adanya ketakutan akan pengaruh globalisasi terhadap budaya nasional.       Pada prinsipnya, RUU tentang kebudayaan memberi banyak ruang untuk pelestarian dan pengelolaan budaya agar tercipta ketahanan budaya. Jadi bukan sekedar memproteksi diri dan enggan membangun budaya lokal ataupun nasional. Dalam RUU tersebut jelas disebutkan mengenai usaha untuk mengelola dan membangun budaya nasional, seperti pada poin pengelolaan, perencanaan, dan pengembangan jati diri bangsa. Hanya saja, perbedaan persepsi ini mesti didiskusikan lebih lanjut. Misalnya, pengaruh globalisasi ataukah budaya asing yang sejatinya dikuatirkan oleh pembuat UU? Kemudian wujud dampak negatif yang dimaksudkan. Terlepas dari kritik tersebut, ada hal yang sangat kr...
Read more

Optimasi, Pasar, dan Model Ekonomi

-
Prinsip optimasi Optimasi pada dasarnya menyangkut dua hal, yaitu: memaksimalkan segala sesuatu yang sifatnya menguntungkan. Kedua terkait dengan upaya untuk meminimalisasi sesuatu yang akan merugikan. Dalam prinsip ekonomi, untung dan rugi adalah dua hal yang pasti akan dihadapi oleh seseorang. Meskipun semua berlomba untuk mengejar keuntungan (profit), namun, ibarat takdir, rugi akan selalu menjadi sisi gelap upaya pencarian profit tersebut. Akhirnya, semua orang akan berupaya agar sebisa mungkin meminimalisir kerugian. Selanjutnya, optimasi menjadi cara untuk memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut. Optimasi menjadi alternatif agar pelaku ekonomi mampu mengetahui kapan dan bagaimana dia akan mendapatkan keuntungan yang maksimum dan kapan mengalami hal yang sebaliknya. Sehingga optimasi juga berupaya untuk meminimumkan kerugian yang kemungkinan diderita oleh para pelaku ekonomi. Sebagai contoh, seorang tukang baso harus menghitung kapan dia akan mencapai performance ...
Read more

“SAFARI MALAM” DI RUTAN PONDOK BAMBU

-
Minggu malam tepatnya pada tanggal 10 Januari lalu, Satgas Mafia Hukum yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang melakukan Sidak di Rutan Pondok Bambu bersama dengan sejumlah wartawan. Dalam lawatannya tersebut, tim yang dibentuk oleh presiden SBY ini dikejutkan dengan sebuah ruangan mewah yang ternyata dihuni oleh Arthalyta Suryani yang akrab dipanggil Ayin. Ruangan Ayin ini dilengkapi dengan kamar mandi pribadi, AC, TV, serta kulkas. Bahkan di salah satu kamar warga binaan lainnya terdapat fasilitas karaoke. Aneh memang, tapi inilah fakta dimana seorang warga binaan dapat menikmati fasilitas mewah di Rutan sementara warga binaan lainnya harus berdesakan dalam satu sel karena Rutan ataupun Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Indonesia sudah over capacity. Fenomena Rutan ataupun LP seperti yang ditemui di Pondok Bambu bukanlah hal baru. Sudah menjadi rahasia umum bila di dalam LP segalanya bisa dibeli, mulai dari kebutuhan akan seks, narkoba, sampai fasilitas mewah seperti yang terd...
Read more