RUMAH TULUS

Banyak kalangan mulai meragukan kiprah Anies Baswedan sebagai juru mudi baru Kemdikbud. Pasalnya, penggiat "Indonesia Mengajar" tersebut belum membuat terobosan yang berarti di sektor pendidikan. Padahal, sebagai penggiat pendidikan, pak menteri harusnya bisa langsung berlari kencang membenahi problem pendidikan yang selama ini juga ia kritik. Publik pun tak bisa berharap banyak, karena elite pemerintahan di republik ini memahami konsep pendidikan secara parsial dan minus filosofi. Setelah pemerintah memisahkan pendidikan tinggi dari pendidikan dasar dan menengah, DPR juga mengikuti langkah tersebut dengan menempatkan pendidikan tinggi sebagai mitra Komisi VII yang selama ini fokus pada lingkup energi dan lembaga riset. Rupanya, pendidikan tinggi tak lagi dikategorikan sebagai pendidikan. Sehingga tak lagi disandingkan dengan lingkup  pendidikan, kebudayaan, dan perbukuan yang menjadi mitra Komisi X. Meski tak menyalahi aturan, namun pengelompokkan ini menunjukkan u...

Di penghujung September lalu, Harian Kompas mewartakan kabar mengenai tingginya jumlah pengangguran terdidik di Indonesia. Tercatat lebih dari 600.000 lulusan perguruan tinggi di Indonesia menganggur (Kompas, 29/9/14). Celakanya, mayoritas kaum terdidik yang menganggur tersebut merupakan lulusan sarjana, yaitu sebanyak 420.000 orang, sedangkan sisanya adalah lulusan diploma. Jika tidak disikapi dengan serius, kondisi ini dikuatirkan akan terus memburuk saat memasuki ASEAN Economic Community pada tahun depan. Pasalnya, para pencari kerja tidak hanya bersaing dengan pelamar dari dalam negeri, tapi juga dari negara-negara ASEAN lainnya.  Lulusan dari kampus-kampus lokal dipaksa berduel dengan lulusan dari negara-negara lain, yang standarnya lebih tinggi. Bisa jadi, beberapa tahun ke depan, jabatan-jabatan strategis di perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan lokal yang bonafide , bahkan office boy menjadi milik warga negara asing.       ...

Sumber: Diolah dari www.smkn4jkt.sch.id RUU tentang Kebudayaan hampir memasuki babak akhir, namun masih ada sebagian masyarakat yang mengkritik. Antara lain ihwal adanya konsideran yang memuat dasar lahirnya RUU tersebut karena adanya ketakutan akan pengaruh globalisasi terhadap budaya nasional.       Pada prinsipnya, RUU tentang kebudayaan memberi banyak ruang untuk pelestarian dan pengelolaan budaya agar tercipta ketahanan budaya. Jadi bukan sekedar memproteksi diri dan enggan membangun budaya lokal ataupun nasional. Dalam RUU tersebut jelas disebutkan mengenai usaha untuk mengelola dan membangun budaya nasional, seperti pada poin pengelolaan, perencanaan, dan pengembangan jati diri bangsa. Hanya saja, perbedaan persepsi ini mesti didiskusikan lebih lanjut. Misalnya, pengaruh globalisasi ataukah budaya asing yang sejatinya dikuatirkan oleh pembuat UU? Kemudian wujud dampak negatif yang dimaksudkan. Terlepas dari kritik tersebut, ada hal yang sangat kr...

Dalam pergaulan internasional dewasa ini, antara negara yang satu dengan lainnya seakan tak ada lagi sekat pemisah ( borderless ). Berbagai kerjasama baik bilateral maupun multilateral dibentuk oleh negara-negara di dunia. Akhirnya berbagai kerjasama di berbagai bidang dari mulai politik, ekonomi, hingga pertahanan dan keamananan seakan menjadi sebuah keniscayaan. Muara dari semua bentuk kebijakan lintas negara ini utamanya adalah menyangkut usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didorong oleh kebutuhan ekonomi yang menuntut adanya ketersediaan bahan baku dan pasar yang lebih luas. Sulit rasanya bila kedua hal ini dilakukan oleh masing-masing negara dalam cakupan nasional tanpa melibatkan masyarakat internasional. Untuk itu dilakukanlah kerjasama antar negara yang kemudian menyebabkan arus keluar masuk barang dan jasa “dari dan ke” negara lain begitu bebas dan terbuka. Secara umum, kebijakan ini memang mampu mengatasi adanya keterbatasan bahan baku dan pasar yang dim...

Belum lama ini, Presiden SBY menghadiahi beasiswa kepada Raeni, anak tukang becak yang menjadi lulusan terbaik di kampusnya (Kompas, 13/6/2014). Kabar ini tentu menggembirakan bagi Raeni dan memantik asa jutaan pelajar dan mahasiswa untuk bisa merasakan hal yang sama, yakni mendapatkan beasiswa pendidikan. Tapi taukah kita, termasuk presiden SBY, bahwa saat ini pengelolaan beasiswa masih karut-marut dan justru memberatkan para penerimanya. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang saat ini dikelola oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Kemdikbud. Informasi dari Kemdikbud menyebutkan bahwa persoalan ini bukanlah karena ketiadaan anggaran, melainkan adanya gangguan dalam aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Kemenkeu. SPAN ini sendiri merupakan proyek ambisius pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara terintegrasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Sayangnya, proyek yang telah digagas sej...

Pada kesempatan ini, saya kembali menawarkan Soekarno, presiden pertama RI sebagai contoh pemimpin yang menurut saya memiliki banyak kesamaan dengan berbagai perspektif yang telah didiskusikan dalam perkuliahan selama ini. Bukan berarti presiden yang lain tidak layak menyandang predikat good leader atau success leader , hanya saja Bung Karno memiliki lebih banyak ciri untuk membantu kita memahami studi tentang kepemimpinan. Menurut Deborah Ancona, dkk (2007), dalam studinya bertajuk “In Praise of the Incomplete Leader” ada empat kemampuan dasar yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu: sensemaking, visioning, relating, dan inventing. Sensemaking merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami lingkungan sekitarnya dan perubahan yang menyertainya. Pemimpin mesti mampu membaca situasi dan melihat tantangan yang akan dihadapi organisasinya di masa mendatang. Dalam hal ini seseorang mesti mampu meyakinkan followers -nya bahwa segala bentuk perubahan yang akan dihadapi ...

Hasrat dari perguruan tinggi negeri eks Badan Hukum Milik Negara untuk memperjuangkan otonomi kampus akhirnya terkabul. Empat PTN, Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM), akhirnya menjadi PTN badan hukum setelah statuta keempat PTN tersebut disahkan oleh presiden pada Oktober lalu (Kompas, 23/10/13). Selanjutnya, empat PTN lain, yakni Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) akan menyusul kemudian. Masih jauh dari harapan PTN badan hukum merupakan solusi yang dipilih pemerintah untuk memberikan kejelasan status bagi PTN yang dulu menyandang predikat BHMN. Hal ini karena pasca-dibatalkannya UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi, praktis PTN BHMN tidak memiliki payung hukum lagi. Sebab PP No 61/1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum sudah tidak berlaku set...